Pemkot Jayapura komitmen wujudkan pemilu damai dan berkualitas

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai dan berkualitas dengan terus melakukan koordinasi bersama TNI-Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bawaslu setempat.

"Pada prinsipnya Pemkot Jayapura bersifat netral dalam mendukung penyelenggaraan pemilu berjalan dengan aman," kata Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey pada acara diskusi bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), penyelenggara pemilu, partai politik dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Jayapura, Rabu.

Menurut Pekey, pihaknya juga akan meningkatkan kolaborasi dengan penyelenggara dan peserta pemilu secara profesional dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Jayapura yang bermartabat dan berkualitas.

"Dukungan tentu di berikan dalam bentuk penganggaran dan kami sudah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU dan Bawaslu Kota Jayapura dan menyediakan fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu pihaknya meminta kepada kepala distrik dan kelurahan untuk memberikan tempat khususnya petugas penyelenggara pemilu serta fasilitas pendukung termasuk kontrak atau sewa logistik pemilu.

"Ini sangat penting dalam penyelenggara pemilu selain itu instansi terkait terus melakukan sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat untuk menaikkan partisipasi politik untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS)," katanya.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor Dean Mackbon mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah itu seperti membuat posko untuk pengamanan menjelang pemilu 2024.

"Sehingga kami berharap sinergi antara kepolisian dan forkopimda terus berjalan dengan baik," katanya.

Menurut Mackbon, pihaknya juga sudah melaksanakan Operasi Mantap Brata di setiap polsek dan melakukan patroli secara terus-menerus di beberapa distrik yang masih dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

"Kepolisian mempunyai peran yang penting dalam memelihara keamanan selain ada pihak lain seperti Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), Bawaslu, kejaksaan yang bertugas melakukan evaluasi bagi pelanggar yang melanggar aturan pemilu," ujarnya.

Dia menambahkan terkait dengan keamanan maka masyarakat diminta untuk tidak kuatir terhadap netralitas TNI dan Polri. "Intinya kami siap mengamankan proses Pemilu serentak 2024," tegasnya.